Duniaweb Blog

Your Interner Life Partner

Definisi Kata “Telanjang” Di Permasalahkan

Definisi pornografi dan kata telanjang yang tertuang di UU Pornografi tidak memuaskan semua golongan. Salah satunya seniman Minahasa yang kemudian mengajukan uji materi UU tersebut.

Persatuan Masyarakat Hukum Adat Minahasa (PMHAM) mengajukan permohonan uji materi UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi, ke Mahkamah Konstitusi. PMHAM mempermasalahkan definisi pornografi yang dianggap bias dan para pekerja seni yang mempermasalahkan soal definisi telanjang.

“Bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan pancasila dan amandemen UUD 1945,” kata pengacara PMHAM, Rachmawati, dalam persidangan di ruang pleno MK, Jakarta, Senin (23/2).

Menurut Rachamawati, pemohon mendalilkan definisi pornografi yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU pornografi membuat pengertian yang sangat bias dan dangkal untuk membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi. Para pemohon juga berpendapat bahwa pornografi tersebut tidak dapat memberikan batasan yang jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 UU pornografi, telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, khususnya di wilayah Minahasa. Sebab para pekerja seni tersebut mencari nafkah dengan menjual lukisan, ukiran, pahatan patung-patung serta kerajinan yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau yang menegaskan ketelanjangan.

Sedangkan pasal 10 UU pornografi telah memberikan definisi yang kabur mengenai istilah ‘menggambarkan ketelanjangan’. Lanjut Rachmawati, istilah ‘menggambarkan ketelanjangan’ telah mengandung tafsir subjektif yang beragam diantara daerah-daerah di Indonesia. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang pluralis sehingga penilaiannya di antara daerah yang satu dengan yang lainnya akan berbeda.

“Undang-undang ini bisa mengubah kebudayaan Indonesia. Misalnya tari rongeng dari betawi, yang bisa dianggap tarian prostitusi karena dimainkan berpasangan. Masyarakat di Papua yang laki-lakinya hanya mengenakan koteka dan perempuannya hanya memakai penutup pada bagian bawah, ini bisa dikenakan sebagai pelanggar UU pornografi,” ujarnya.

Sejak UU pornografi ini dirancang, UU ini telah menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Terutama yang terkait dengan definisi pornografi.

March 20, 2009 - Posted by | General

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: